Beranda > Skripsi Administrasi > EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS KABUPATEN LANGKAT DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN LANGKAT

EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS KABUPATEN LANGKAT DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN LANGKAT

Desember 21, 2009

Terjadinya reformasi telah banyak mengubah wajah kehidupan bangsa Indonesia terutama aspek pemerintahan yang selama ini begitu sentralistik menuju kearah yang lebih demokratis sebagai bentuk perwujudan good governance untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik serta perwujudan masyarakat madani.
Keberadaan Badan Pengawas Kabupaten Langkat tentunya tidak terlepas untuk ikut berperan demi terciptanya tata kepemerintahan yang baik itu di Kabupaten Langkat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengawasan Badan Pengawas Kabupaten Langkat dalam Mewujudkan good governance di Kabupaten Langkat.
Fokus yang diteliti adalah manajemen pengawasan dengan aspek perencanaan pengawasan yang dilihat dari program kerja pemeriksaan tahunan, pedoman operasional pengawasan reguler dan pedoman operasional pengawasan khusus, aspek pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilihat dari persiapan pemeriksaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan aspek tindakan korektif yang dilihat dari laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengawasan baik penyusunan program kerja maupun penetapan standar telah terlaksana dengan baik. Akan tetapi faktor penunjang khususnya biaya perjalanan dinas masih belum memadai sehingga sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas. Disamping itu sarana penunjang seperti himpunan peraturan yang merupakan unsur penting saat melakukan persiapan pemeriksaan masih kurang tersedia. Demikian juga dengan laporan hasil pemeriksaan telah dikelola dengan baik, akan tetapi untuk tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan harus dikelola dengan lebih baik lagi agar pengawasan terlaksana dengan tuntas.
Berdasarkan temuan diatas, disarankan untuk minimnya biaya perjalanan dinas salah satu solusi ialah dengan memberikan insentif khusus ataupun penambahan jumlah kendaraan dinas yang ada. Sedangkan untuk peningkatan referensi peraturan disarankan untuk memanfaatkan teknologi informasi agar diperoleh akses yang cepat dan murah. Untuk pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan disarankan agar pendekatan yang dilaksanakan tidak hanya sebatas pendekatan formal, akan tetapi diupayakan agar obek pemeriksaan dapat menyelesaikan tunggakan tindak lanjutnya dengan sesegera mungkin. Salah satu jalan keluarnya ialah melalui pendekatan informal khususnya pada saat tim melakukan pemeriksaan.

Era reformasi yang bergulir diawal tahun 1998 telah menjadi momentumpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Meskipun berawasl dari terjadinya krisis dalam bidang moneter, akan tetapi merupakan awal dari terjadinya krisis multi dimensi yang melanda bangsa ini dalam waktu yang cukup lama bahkan hingga saat ini. Disisi lain, kejadian ini telah membukakan mata bangsa Indonesia bahwa kemegahan pembangunan yang telah dicapai khususnya pada masa pemerintahan orde baru ternyata tidak tahan terhadap guncangan, sehingga dengan demikian kita harus menyadari bahwa masih banyak sisi kehidupan berbangsa yang harus diperbaiki jika benaar-benar ingin mewujudkan masyarakat yang sejahtera, makmur, adil dan beradab selayaknya manusia Indonesia seutuhnya.
Pemerintahan merupakan salah satu aspek penyelenggaraan negara yang menjadi fokus utama dalam proses reformasi. Sistem pemerintahan sentralistik yang diterapkan pada masa pemerintahan orde baru dianggap sebagai bentuk arogansi pemerintah pusat terhadap daerah-daerah sehingga terjadi ketimpangan pembangunan yang sangat mencolok tidak hanya antara kota Jakarta sebagai ibukota negara, akan tetapi juga antar daerah satu dan lainnya. Sehingga kemudian memunculkan tuntutan agar diberlakukan sistem desentralisasi kekuasaan dengan tujuan agar tiap daerah memiliki kesempatan juga kewenangan yang lebih luas untuk membangun wilayah serta masyarakatnya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.
Sebagai tindak lanjut dari tuntutan ini maka kemudian ditetapkan Undan-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian mengalami penyempurnaan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah. Secara konstitusional ini merupakan aktualisasi dari isi pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang kemungkinan untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan secara desentralisasi, yang berbunyi :
“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dengan memandang dan mengingat dasar-dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa”.
Ini tentunya menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan lebih aspiratif melalui otonomi daerah sehingga lebih mendekatkan pembangunan kepada masyarakat.
Akan tetapi reformasi pemerintahan tentunya tidaklah cukup hanya sebatas ini. Reformasi pemerintahan baik secara kelembagaan maupun struktural tentunya belum menjawab tuntutan reformasi sesungguhnya, perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan merupakan sisi lain tuntutan reformasi yang memiliki arti penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Dalam reformasi diharapkan paradigma pemerintahan yang selama ini menempatkan pemerintah sebagai “raja” yang harus dilayani dapat dikembalikan sebagaimana fungsi dasarnya yaitu sebagai “pelayan” yang bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.
Selain menuntut adanya desentralisasi kekuasaan pemerintah, masyarakat juga menginginkan adanya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi serta nepotisme yang selama ini marak terjadi di dalam tubuh pemerintahan baik pusat maupun daerah. Sehingga kemudian paradigma penyelenggaraan pemerintahan diarahkan menuju terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance) dimana ketiga pilarnya yaitu pemeritah, swasta, dan masyarakat memiliki porsi seimbang dan saling bekerjasama dalam melaksanakan pembangunan menuju terciptanya masyarakat madani (civil society).
Hal ini berarti dalam melaksanakan otonomi daerah selain kewenangan yang semakin luas, pemerintah daerah juga dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan good governance seperti akuntabilitas publik, transparansi, keterbukaan, profesionalitas, supremasi hukum, demokratisasi, ekonomi pasar, dan pertisipasi/pemberdayaan masyarakat. Sebagai konsekuensinya, setiap elemen pemerintahan daerah dituntut untuk terus melakukan perubahan dan perbaikan serta mengembangkan segenap kemampuan dan potensi yang mereka miliki untuk menjawab tantangan perubahan yang kian hari makin kritis.
Badan Pengawas Kabupten Langkat sebagai salah satu unit kerja yang berada di bawah lingkup Pemerintah Kabupaten Langkat juga tidak terlepas untuk ikut berperan aktif dalam mewujudkan good governance di Kabupaten Langkat khususnya dalam mewujudkan visi Kabupaten Langkat yaitu “TERWUJUDNYA LANGKAT YANG MAJU DAN SEJAHTERA” yang dijabarkan dalam misi : (1) mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), (2) mewujudkan kehidupan sosial, budaya, politik yang sehat, stabil dan demokrtatis, (3) meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan berwawasan lingkungan, dan (4) meningkatkan pemanfaatan seluruh sumber daya daerah menuju ekonomi kerakyatan.
Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Kabupaten Langkat menyebutkan bahwa :
Badan Pengawas Kabupaten Langkat melaksanakan tugas pokok melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, pembinaan sosial politik, pelaksanaan perekonomian dan pembangunan, keuangan dan material daerah dan pembinaan masyarakat di Kabupaten Langkat.
Pernyataan tugas pokok ini mengisyaratkan bahwa Badan Pengawas Kabupaten Langkat memiliki peran yang penting dan strategis dalam mensukseskan pelaksanaan otonomi daerah dan perwujudan good governance di Kabupaten Langkat. Selain itu dengan diberlakukannya otonomi daerah, praktis pelaksanaan tugas pengawasan di daerah hampir sepenuhnya dikelola oleh Badan Pengawas Kabupaten sehingga konsekuensi logisnya Badan Pengawas harus terus membenahi diri guna mengoptimalkan kinerja untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang semakin besar.

Dari data diatas dapat diuraikan pada Tahun Anggaran 2002 dari sejumlah 87 objek pemeriksaan meliputi 20 Kantor Camat, Kelurahan dan Desa, 23 Dinas Otonom, 17 Kantor, 26 proyek dan 1 perusahaan daerah. Tahun Anggaran 2003 meliputi 20 Kantor Camat, Kelurahan dan Desa, 23 Dinas Otonom, 16 Kantor, 29 proyek, dan 1 perusahaan daerah. Tahun Anggaran 2004 meliputi 20 Kantor Camat, Kelurahan dan Desa, 22 Dinas Otonom, 16 Kantor, 33 proyek dan 1 perusahaan daerah.
Pada tiap tahun pemeriksaan terdapat jumlah objek pemeriksaan yang berbeda-beda dikarenakan adanya perubahan kelembagaan pada dinas atau kantor serta adanya penambahan atau pengurangan proyek-proyek. Misalkan pada tahun 2002 dan 2003 dinas otonom berjumlah 23 namun pada tahun 2004 terjadi pengurangan 1 objek pemeriksaan sebagai akibat penghapusan Cabang Dinas Pertanian. Tahun 2002 terdapat 17 kantor sebagai objek pemeriksaan, namun jumlah tersebut berkurang menjadi 16 kantor pada tahun 2003 dan 2004 dikarenakan adanya penghapusan Badan Pengelola Penerangan Jalan Umum Kabupaten Langkat. Sedangkan proyek-proyek merupakan objek pemeriksaan yang paling sering mengalami perubahan kuantitas. Pada tahun 2002 terdapat 26 proyek, tahun 2003 bertambah menjadi 29 proyek, dan tahun 2004 bertambah lagi menjadi 33 proyek. Perubahan ini adalah wajar sebagai konsekuensi dari penetapan APBD Kabupaten Langkat.
Jika dilihat dari jumlah objek pemeriksaan tiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah temuan serta jumlah temuan-temuan yang telah ditindaklanjuti sebagaimana tertera dalam tabel 1, terlihat adanya ketidakkonsistenan serta perubahan yang tidak signifikan. Pada tahun 2002 dengan jumlah 87 objek pemeriksaan terdapat 203 temuan hasil pemeriksaan dan 189 temuan yang telah ditindaklanjuti, lalu pada tahun 2003 terjadi kenaikan objek pemeriksaan sejumlah 1,02 % menjadi 89 objek pemeriksaan sedangkan temuan hasil pemeriksaan menurun 0,97 % menjadi 197 dan tindaklanjut hasil pemeriksaan juga menurun 0,91% menjadi 189. tahun 2004 terjadi penurunan objek pemeriksaan sejumlah 0,94 % menjadi 84 objek pemeriksaan sedangkan temuan hasil pemeriksaan menurun 0,91 % menjadi 180 dan tindaklanjut hasil pemeriksaan juga menurun menjadi 159.
Kondisi yang digambarkan tersebut memperlihatkan bahwa Badan Pengawas Kabupaten Langkat masih perlu untuk meningkatkan kinerjanya karena jumlah temuan hasil pemeriksaan merupakan salah satu yang bisa mengindikasikan pelaksanaan tugas pemeriksaan. Semakin besar kuantitas dan semakin tinggi kualitas temuan hasil pemeriksaan adalah indikator keberhasilan pelaksanaan tugas pemeriksaan yang tentunya dilaksanakan dalam koridor falsafah pemeriksaan yaitu bukan untuk mencari-cari kesalahan akan tetapi untuk mencari kebenaran terhadap pelaksnaan suatu pekerjaan.
Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, penulis menilai bahwa manajemen pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Kabupaten Langkat belum terlaksana dengan baik khususnya dalam rangka mewujudkan good governance di Kabupaten Langkat. Sehingga hal itu menjadi sumber ketertarikan penulis untuk menuangkannya dalam sebuah tulisan yang berjudul “Manajemen Pengawasan Badan Pengawas Kabupaten Langkat dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Langkat”.

About these ads
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 253 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: