Beranda > Skripsi Hukum > PELAKSANAAN UU NOMOR 43 TAHUN 2000 TENTANG KEPEGAWAIAN

PELAKSANAAN UU NOMOR 43 TAHUN 2000 TENTANG KEPEGAWAIAN

Desember 31, 2009

Sebagaimana kita ketahui, bahwa untuk mewujudkan suatu pemerintahan negara yang adil dan makmur serta mampu menjamin masyarakatnya hidup dalam suasana yang harmonis, damai, tenteram, dan sejahtera, maka penyelenggaraan pemerintahannya haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tegas, jujur, dan konsekwen. Oleh karena itu para pelaksana penyelenggaraan pemerintahan tersebut harus terdiri dari SDM yang mampu secara profesional melaksanakan seluruh tugas-tugas pemerintahan yang dipercayakan kepadanya.
Mengingat pelaksana penyelenggaraan pemerintahan adalah para Pegawai, maka sudah tentu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan tersebut sangat tergantung dari kesempurnaan para Pegawai Negeri dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam rangka upaya menjamin kesempurnaan Pegawai Negeri, maka dibuatlah peraturan tentang pokok-pokok kepegawaian yang termuat dalam UU No. 8 Tahun 1974, yang kemudian diadakan perubahan atas beberapa pasalnya sebagaimana termaktub dalam UU No. 43 Tahun 1999.
Ketentuan UU No. 43 Tahun 1999 ini, yang sangat mendasar adalah ketentuan yang menyangkut profesionalisasi Pegawai Negeri. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa Pegawai Negeri dituntut untuk ikut bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan nasional.
Untuk mewujudkan Pegawai Negeri yang memenuhi kualitas sebagaimana dimaksud, pembinaan Pegawai Negeri harus direalisasikan melalui mekanisme yang benar-benar tepat dan dengan pola pembinaan yang sebaik-baiknya. Untuk maksud tersebut dibutuhkan adanya landasan hukum yang kuat, yang mampu memberi motivasi pada tiap-tiap pegawai yang dibina. Dalam Pasal 12 ayat 2 UU. No. 43 Tahun 1999 dijelaskan bahwa: ….“pembinaan Pegawai Negeri dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja”.
Kesimpulan dari ketentuan itu berarti bahwa karier setiap pegawai negeri tergantung pada prestasi kerja yang dapat dicapainya. Di dalam UU No. 43 Tahun

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan nasional menuju terwujudnya tujuan nasional sebagaimana yang telah dinyatakan di atas, terutama tergantung dari kesempurnaan Aparatur Negara, yang berarti tergantung pula dari kesempurnaan para Pegawai Negeri. Oleh karena itu, Pegawai Negeri senantiasa dituntut loyal kepada Pancasila, kepada UUD 1945, kepada Negara dan Pemerintah serta mampu bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan nasional.
Sebagaimana kita ketahui bahwa ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (yang selanjutnya disebut UU Nomor 43 Tahun 1999), yang sangat mendasar adalah ketentuan yang menyangkut profesionalisasi Pegawai Negeri. Secara profesional pegawai negeri dituntut untuk ikut bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Ditegaskan pula, bahwa Pegawai Negeri dalam kapasitasnya selaku unsur aparatur negara yang mengemban tugas sebagai abdi masyarakat, harus mampu menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam Pasal 3 UU Nomor 43 Tahun 1999 dinyatakan bahwa:
(1) Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.
(2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
(3) Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

About these ads
Kategori:Skripsi Hukum
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 257 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: