Beranda > Skripsi Hukum > PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Desember 31, 2009

Kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan penomena global yang terjadi sepanjang abad kehidupan manusia, dan terjadi di semua negara. Baik bentuk kekerasan tersebut bermacam-macam dalam semua aspek kehidupan, baik di bidang sosial budaya, politik, ekonomi, maupun pendidikan. Tindak kekerasan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sering kali tidak dianggap sebagai masalah besar karena beberapa alasan. Pertama, ketiadaan data statistik yang akurat; Kedua, adanya anggapan bahwa kekerasan tersebut adalah masalah “tempat tidur” yang sangat pribadi yang tidak boleh diketahui orang banyak dan berkaitan dengan kesucian rumah tangga, ketiga, berkaitan dengan budaya dan keempat, karena ketakutan isteri atau anak sebagai korban tindak kekerasan oleh suami sebagai pelakunya.

Untuk memperlancar dilaksanakannya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, penulis perlu mengajukan saran sebagai berikut. Pertama, Sosialisasi akan arti pentingnya perlindungan terhadap korban khususnya sosialisai mengenai hak-hak korban berdasarkan Undang-undang PKDRT harus sering dilakukan, agar dapat diketahui oleh masyarakat luas, sehingga jika terjadi kasus KDRT masyarakat tidak malu atau takut untuk melaporkanya. Kedua, diharapkan agar semua pihak aparatur Negara yang terkait dengan proses perlindung terhadap perempuan korban tindak kekersan dalam rumah tangga seperti kepolisian, advokat, kejaksaan, dan pengadilan dapat melakukan tugasnya secara optimal, sehingga keadilan terhadap hak-hak korban dapat ditegakkan tanpa adanya diskriminasi dan interpensi dari pihak manapun. Ketiga, dalam penanganan kasus KDRT yang bukan delik aduan diharapkan lebih mengutamakan upaya perdamaian melalui pranata-pranata lokal dengan menggunakan nilai-nilai kearifan lokal untuk menyelesaikan masalah para pihak dalam kasus KDRT dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat perdamaian antara kedua belah pihak. Hal ini sangat penting diperhatikan untuk menjaga keutuhan di dalam rumah tangga sebab tidak semua tindakan KDRT itu termasuk dalam kategori kejahatan melainkan ada kekerasan yang bersifat mendidik.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena global yang terjadi sepanjang abad kehidupan manusia, dan terjadi disemua negara. Bentuk kekerasan tersebut bermacam-macam dalam semua aspek kehidupan, baik di bidang sosial budaya, politik, ekonomi, maupun pendidikan yang umumnya korban adalah perempuan dan anak dalam lingkungan keluarga. Bahkan dalam hal-hal tertentu dapat dikatakan sebagai masalah transnasional.
Berbagai produk hukum yang bertujuan guna penegakan hukum terhadap korban tindak pidana dalam rumah tangga baik bersifat nasional maupun internasional melalui PBB dalam bentuk ratifikasi menjadikan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami pergeseran pandangan, yang semula hanya dilihat sebagai kejahatan terhadap badan dan mungkin nyawa sebagai bentuk kejahatan penganiayaan, pembunuhan biasa, pelecehan seksual maupun fsikis dan lain sebagainya, dalam perkembangannya tidak lagi dianggap sebagai masalah yuridis semata, namun dibelakangnya mengandung makna yang luas terkait dengan masalah hak asasi manusia (HAM).
Deklarasi Anti kekerasan Terhadap perempuan yang disahkan pada Sidang Umum PBB ke 85, pada tanggal 20 Desember 1993, menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak-hak asasi, dan kebebasan fundamental perempuan. Kekerasan terhadap perempuan menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasannya. Dalam dokumen ini tertera secara tegas bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan dari ketimpangan historis dalam hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan, yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan hal ini merupakan hambatan bagi kemajuan kaum perempuan.
Tindak kekerasan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sering kali tidak dianggap sebagai masalah besar karena beberapa alasan. Pertama, ketiadaan data statistik yang akurat; Kedua, adanya anggapan bahwa kekerasan tersebut adalah masalah “tempat tidur” yang sangat pribadi yang tidak boleh diketahui orang banyak dan berkaitan dengan kesucian rumah tangga, ketiga, berkaitan dengan budaya dan keempat, karena ketakutan isteri atau anak sebagai korban tindak kekerasan oleh suami sebagai pelakunya.
Sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga diperlukan pembaharuan hukum yang melindungi kelompok rentan tindak kekerasan khususnya perempuan dan anak. Secara umum sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak diantaranya:
1. UU No 1 Tahun 1946 Pentang KUHP
2. UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. UU No 8 tahun 1981 Tentang KUHAP
4. UU No 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
5. UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

6. Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tiga menteri dan kapolri tahun 2002 tentang pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Namun peraturan perundangan di atas belum memadai dan kurang sesuai dengan perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus–kasus yang terjadi di masyarakat yang belum terungkap disebabkan karena korban tidak mau atau malu melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya kepada aparat penegak hukum atau masyarakat setempat sehingga pelaku cenderung mengulangi perbuatannya kepada korban karena tidak adanya tindakan dan sanksi yang tegas dari penegak hukum dan masyarakat setempat kepada pelaku, maka dalam hal ini perlu adanya perlindungan secara khusus bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan hukum adat Khususnya hukum Adat Sasak ataupun berdasarkan hukum nasional agar terciptanya kepastian hukum dan penegakan hukum (law enforcement) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

About these ads
Kategori:Skripsi Hukum
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 257 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: