Beranda > Uncategorized > hukum perdata

hukum perdata

Januari 24, 2009

KLIK DISINI UNTUK CARA MENDAPATKAN SKRIPSI LENGKAP

1.  Hukum Acara Perdata

2.  ETIKA BISNIS DALAM PERSAINGAN USAHA

3.  PERAN POLRI DALAM PENANGANAN KECELAKAAN LALU-LINTAS TABRAK LARI DI WILAYAH HUKUM POLTABES YOGYAKARTA

4.  HUKUM YANG BERLAKU DALAM KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL

5.  HUKUM INDONESIA

6.  PELAKSANAAN BANGUNAN DI KOTA TERNATE KAITANNYA DENGAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG BANGUNAN

7.  TINJAUAN YURIDIS KESEPAKATAN DAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA DENGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI MENGENAI PENGELOLAAN SAMPAH DAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR DI KECAMATAN BANTAR GEBANG BEKASI

8.  PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG

01. PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI KAPAL LAUT

02. TINJAUAN TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN DAN IMPLIKASI YURIDISNYA

03. PENENTUAN PENCIPTA

04. PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN

05. PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UU NO. 43

06. PERAN DPR DALAM PENGANGKATAN DUTA BESAR RI SETELAH PERUBAHAN UUD 1945

07. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH YANG BERORIENTASI BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT

08. WESBSITE SBG ALAT BUKTI DALAM TERORISME

09. PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG

10. PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

11. TATA NEGARAPELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

12. EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMKORATIS

13. PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI KAPAL LAUT MENGGUNAKAN SISTEM CONTAINER

14. PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

15. EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMKORATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH

16. ANALISA HUKUM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

17. EKSISTENSI GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

18. KEGIATAN USAHA DALAM BENTUK PERSEKONGKOLAN YANG TIDAK SEHAT BAGI PARA PELAKU USAHA

19. PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH

20. PENENTUAN PENCIPTA ATAS LAGU “23 JULI” DAN PENYELESAIAN SENGKETANYA

21. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PADA MALAM HARI

22. PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA TERHADAP STATUS PEKERJA WAKTU TERTENTU SETELAH KENAIKAN UPAH

23. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENAHANAN

24. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN HAKIM

25. UNDANG-UNDANG YANG KHUSUS MENGATUR MENGENAI TINDAK PIDANA TRAFIKING

26. SKRIPSI-KODE SUMBER (SOURCE CODE) WEBSITE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI IND

27. BENTUK DAN PELAKSANAAN PELINDUNGAN BAGI PEKERJA BURUH PADA DINAS KEBAKARAN

28. PERJANJIAN KERJASAMA PEMBIAYAAN PEKERJAAN SITE AKUISISI (SITAC)

29. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PHEDOFILIA

30. IMPLEMENTASI PERATURAN

Kategori:Uncategorized
%d blogger menyukai ini: